Category Pemerintah

Training dasar pengadaan sektor pemerintah

TRAINING PRINSIP EFISIEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

by Content Writer Ummi Hasanah Auditor Internal, Pemerintah, Pengadaan, Procurement Officer Pemerintah

TRAINING PRINSIP EFISIEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Deskripsi

Berdasarkan pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta standar tata kelola dari World Bank, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu area dengan risiko tinggi terhadap inefisiensi dan penyimpangan jika tidak dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Banyak negara, termasuk Indonesia, terus mendorong digitalisasi dan perbaikan sistem pengadaan untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang optimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman prinsip efisiensi dalam pengadaan menjadi sangat penting bagi aparatur pemerintah.

Lalu, mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?

Karena pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan penggunaan anggaran publik yang besar, sehingga kesalahan dalam prosesnya dapat menyebabkan inefisiensi, pemborosan anggaran, hingga potensi penyimpangan; tanpa pemahaman yang tepat, pelaksanaan pengadaan menjadi tidak optimal. Melalui pelatihan ini, peserta dapat memahami prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan secara profesional, efektif, dan sesuai regulasi.

Read More

Training pajak instansi pemerintah

TRAINING PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

by Content Writer Ummi Hasanah Auditor Internal, Bendahara, Pemerintah

TRAINING PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak serta laporan Badan Pemeriksa Keuangan, masih ditemukan berbagai kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara instansi pemerintah, seperti ketidaktepatan tarif dan keterlambatan pelaporan. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang dinamis menuntut aparatur pemerintah untuk terus memperbarui kompetensinya agar terhindar dari sanksi administrasi dan temuan audit. Oleh karena itu, pelatihan perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Lalu, mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?

Karena bendahara instansi pemerintah memiliki tanggung jawab langsung terhadap kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara; kesalahan dalam pengelolaan pajak dapat menimbulkan risiko hukum, sanksi administrasi, serta temuan audit yang berdampak pada kredibilitas instansi. Selain itu, melalui pelatihan ini peserta dapat memahami peraturan terbaru, mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak, serta meningkatkan ketelitian dan kepatuhan dalam menjalankan tugas secara profesional.

Read More

Training optimalisasi kinerja DPRD

TRAINING OPTIMALISASI TUPOKSI DPRD

by Content Writer Ummi Hasanah DPRD, Pemerintah, Sekretaris DPRD

TRAINING OPTIMALISASI TUPOKSI DPRD

Deskripsi

Tugas, pokok, dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Tata Negara Indonesia karya Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa lembaga perwakilan daerah memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memastikan prinsip checks and balances berjalan efektif di tingkat daerah. DPRD bukan hanya pembentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga pengawal akuntabilitas anggaran dan pelaksana fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Optimalisasi tupoksi menjadi penting agar pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tidak menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku.

Lalu, mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?

Karena optimalisasi tupoksi DPRD menentukan kualitas legislasi daerah, efektivitas pengawasan, serta ketepatan penganggaran yang berdampak langsung pada pelayanan publik; tanpa pemahaman regulasi, mekanisme kerja kelembagaan, dan batas kewenangan yang jelas, fungsi representasi rakyat dapat berjalan kurang maksimal sehingga berisiko menimbulkan ketidakefisienan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas pemerintahan daerah.

Read More